Dalam ilmu biologi, sel merupakan unit dasar kehidupan yang paling kecil dari setiap makhluk hidup. Setiap organisme, baik tumbuhan maupun hewan, terbentuk dari jutaan sel yang bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsi vitalnya. Mari kita jelajahi dunia menarik sel, dari pengertian hingga perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik.
Pengertian Sel:
Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Semua organisme, mulai dari bakteri hingga manusia, terdiri dari satu atau lebih sel. Sel adalah tempat berlangsungnya reaksi kimia yang memungkinkan kehidupan berlangsung.
Struktur Sel:
Struktur sel mencakup bagian-bagian yang memainkan peran penting dalam menjalankan fungsi-fungsi seluler. Setiap sel biasanya memiliki:
Membran Sel: Merupakan batas luar sel yang mengontrol aliran zat-zat masuk dan keluar sel.
Sitoplasma: Cairan kental yang mengisi ruang di antara membran sel dan inti sel.
Inti Sel (Nukleus): Mengandung materi genetik dan mengontrol aktivitas sel.
Organel Sel: Struktur kecil di dalam sel yang memiliki fungsi khusus, seperti mitokondria, ribosom, retikulum endoplasma, dan lain-lain
Jenis Sel:
Ada dua jenis sel utama berdasarkan kompleksitas struktur dan organisasi, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik.
Sel Prokariotik:
– Sel prokariotik merupakan bentuk sel paling sederhana dan ditemukan pada organisme bersel tunggal seperti bakteri dan archaea.
– Mereka tidak memiliki inti sel yang terpisah oleh membran. Materi genetik mereka berbentuk sirkuler dan terletak di nukleoid.
– Sel prokariotik biasanya tidak memiliki organel sel yang kompleks seperti sel eukariotik.
– Meskipun sederhana, sel prokariotik memiliki peran vital dalam proses biokimia di alam dan dapat bertahan dalam berbagai kondisi lingkungan.Sel Eukariotik:
– Sel eukariotik lebih kompleks dan ditemukan pada tumbuhan, hewan, jamur, dan protista.
– Mereka memiliki inti sel yang jelas, di mana materi genetik terkandung dalam nukleus yang dikelilingi oleh membran.
– Sel eukariotik memiliki beragam organel sel yang mengatur berbagai fungsi seluler, termasuk mitokondria (tempat produksi energi), ribosom (tempat sintesis protein), dan retikulum endoplasma (tempat transportasi intraseluler).
Perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik menunjukkan tingkat kompleksitas struktural yang berbeda, namun keduanya sama-sama penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kelangsungan kehidupan di Bumi.
Kesimpulannya, Sel adalah unit dasar kehidupan yang sangat menarik dan esensial. Dari organisme bersel tunggal hingga manusia, sel berperan dalam menjalankan fungsi-fungsi kehidupan yang kompleks. Perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik mencerminkan tingkat kompleksitas struktural dan organisasi yang membedakan setiap jenis sel. Penelitian tentang sel terus berkembang, membuka pintu baru untuk pemahaman lebih dalam tentang kehidupan dan kesehatan manusia serta ekosistem di sekitar kita.
Sumber : https://umsu.ac.id/berita/sel-pengertian-struktur-jenis-prokariotik-dan-eukariotik/
Sel: Pengertian, Struktur, Jenis, Prokariotik, dan Eukariotik
Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti : Negara Mataram dibagi dua : Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.
Adapun daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya adalah Mataram (Yogyakarta), Pojong, Sukowati, Bagelen, Kedu, Bumigede dan ditambah daerah mancanegara yaitu; Madiun, Magetan, Cirebon, Separuh Pacitan, Kartosuro, Kalangbret, Tulungagung, Mojokerto, Bojonegoro, Ngawen, Sela, Kuwu, Wonosari, Grobogan.
Setelah selesai Perjanjian Pembagian Daerah itu, Pengeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengku Buwono I segera menetapkan bahwa Daerah Mataram yang ada di dalam kekuasaannya itu diberi nama Ngayogyakarta Hadiningrat dan beribukota di Ngayogyakarta (Yogyakarta). Ketetapan ini diumumkan pada tanggal 13 Maret 1755.
Tempat yang dipilih menjadi ibukota dan pusat pemerintahan ini ialah Hutan yang disebut Beringin, dimana telah ada sebuah desa kecil bernama Pachetokan, sedang disana terdapat suatu pesanggrahan dinamai Garjitowati, yang dibuat oleh Susuhunan Paku Buwono II dulu dan namanya kemudian diubah menjadi Ayodya. Setelah penetapan tersebut diatas diumumkan, Sultan Hamengku Buwono segera memerintahkan kepada rakyat membabad hutan tadi untuk didirikan Kraton.
Sebelum Kraton itu jadi, Sultan Hamengku Buwono I berkenan menempati pasanggrahan Ambarketawang daerah Gamping, yang tengah dikerjakan juga. Menempatinya pesanggrahan tersebut resminya pada tanggal 9 Oktober 1755. Dari tempat inilah beliau selalu mengawasi dan mengatur pembangunan kraton yang sedang dikerjakan.
Setahun kemudian Sultan Hamengku Buwono I berkenan memasuki Istana Baru sebagai peresmiannya. Dengan demikian berdirilah Kota Yogyakarta atau dengan nama utuhnya ialah Negari Ngayogyakarta Hadiningrat. Pesanggrahan Ambarketawang ditinggalkan oleh Sultan Hamengku Buwono untuk berpindah menetap di Kraton yang baru. Peresmian mana terjadi Tanggal 7 Oktober 1756
Kota Yogyakarta dibangun pada tahun 1755, bersamaan dengan dibangunnya Kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di Hutan Beringin, suatu kawasan diantara sungai Winongo dan sungai Code dimana lokasi tersebut nampak strategi menurut segi pertahanan keamanan pada waktu itu
Sesudah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden RI, selanjutnya pada tanggal 5 September 1945 beliau mengeluarkan amanat yang menyatakan bahwa daerah Kesultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa yang menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Dan pada tanggal 30 Oktober 1945, beliau mengeluarkan amanat kedua yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII bersama-sama Badan Pekerja Komite Nasional
Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan massih tetap berada di tangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakaarta.
Untuk melaksanakan otonomi tersebut Walikota pertama yang dijabat oleh Ir.Moh Enoh mengalami kesulitan karena wilayah tersebut masih merupakan bagian dari Daerah Istimewa Yogyakarta dan statusnya belum dilepas. Hal itu semakin nyata dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Tingkat I dan Kotapraja Yogyakarta sebagai Tingkat II yang menjadi bagian Daerah Istimewa Yogyakarta.
Selanjutnya Walikota kedua dijabat oleh Mr.Soedarisman Poerwokusumo yang kedudukannya juga sebagai Badan Pemerintah Harian serta merangkap menjadi Pimpinan Legislatif yang pada waktu itu bernama DPR-GR dengan anggota 25 orang. DPRD Kota Yogyakarta baru dibentuk pada tanggal 5 Mei 1958 dengan anggota 20 orang sebagai hasil Pemilu 1955.
Dengan kembali ke UUD 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 diganti dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tugas Kepala Daerah dan DPRD dipisahkan dan dibentuk Wakil Kepala Daerah dan badan Pemerintah Harian serta sebutan Kota Praja diganti Kotamadya Yogyakarta.
Atas dasar Tap MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 dikeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, DIY merupakan Propinsi dan juga Daerah Tingkat I yang dipimpin oleh Kepala Daerah dengan sebutan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengankatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya, khususnya bagi beliiau Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII. Sedangkan Kotamadya Yogyakarta merupakan daerah Tingkat II yang dipimpin oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dimana terikat oleh ketentuan masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi kepala Daerah Tingkat II seperti yang lain.
Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas,nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan untuk pemerintahannya disebut denan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.
Sumber: https://www.jogjakota.go.id/page/sejarah-kota#:~:text=Berdirinya%20Kota%20Yogyakarta%20berawal%20dari,masih%20menjadi%20Hak%20Kerajaan%20Surakarta%2C

.jpg)


